Sinarberitanews.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) KH. Hafidz Taftadzani meminta Kementerian Agama (Kemenag) maupun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) taransparan soal optimalisasi dana haji khusus.
“Kalau optimalisasi dana haji kita percaya ini ada, cuma sampai saat ini temen-temen travel termasuk saya tidak berani untuk menanyakan dana optimalisasi haji khusus kepada pemerintah, kita ingin berada di zona aman,” ucap Kiyai Hafidz dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Meski demikian, ia beserta para travel penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang lain sejatinya hingga saat ini menunggu informasi soal optimalisasi dana haji khusus dari pihak pemerintah.
“Pemerintah sama sekali tidak pernah terbuka soal dana optimalisasi haji khusus, berapa jumlahnya dan berapa nilai manfaatnya selama ini,” katanya.
Menurut KH Hafidz, selama ini, para PIHK setiap tahun diberikan pembinaan yang terdiri dari pelatihan pembimbing yang dilakukan di hotel yang mewah dengan pelayanan istimewa. Namun ia tidak tahu apakah dana tersebut terkait dengan dana optimalisasi haji khusus atau bukan.
“Saya denger sih bagian dari dana optimalisasi, tetapi tidak tahu yang sebenernya. Kalau mau lebih konprehensif tanya saja ke Kementerian Agama, BPKH, BPK, KPK dan lainnya. Saya dengar ada 13 instansi yang mengawasi dana haji, ada irjen, kejaksaan, KPK, BPK, Polri dan lain-lain, ”ucapnya. (Hasiholan LG)