Sinarberitanews.com, SURABAYA - Berita Surabaya hari ini populer yang pertama tentang Hari Jadi Kota Surabaya ke 727 tahun 2020 yang disebut sebagai tahun terakhir Tri Rismaharini menjadi Wali Kota.
Risma pun menyampaikan harapannya untuk kota pahlawan. Pernyataan Risma seperti pamitan ini disampaikan secara daring melalui media sosial (Medsos) milik Pemkot Surabaya.
Lalu, ada juga berita tentang penjelasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait kisruh masalah mobil PCR yang membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah besar.
Khofifah membeberkan bahwa mobil laboratorium PCR dialihkan ke Tulungagung dan juga Sidoarjo berdasarkan kebutuhan dan memang kekurangan perangkat test PCR.
Berikut ulasan selengkapnya : 1. Risma Pamit ke Warga Surabaya
Hari Jadi Kota Surabaya ke 727 tahun 2020 disebut menjadi tahun terakhir Tri Rismaharini sebagai Wali Kota. Risma pun menyampaikan harapan dirinya bagi kota pahlawan.
Wali Kota Risma seperti pamitan ke warga Kota Surabaya yang disampaikan secara daring melalui media sosial (Medsos) milik Pemkot Surabaya.
Risma memiliki mimpi besar supaya anak Surabaya dapat terus meningkatkan prestasi.
"Saya percaya bahwa seluruh anak-anak Surabaya, warga Surabaya punya potensi," kata Risma saat berbicara secara live di sosmed resmi Pemkot, Minggu (31/5/2020).
Risma ingin warganya dapat bersaing hingga tingkat internasional. Sebab, potensi yang dimiliki arek-arek Suroboyo sangat mumpuni untuk itu.
Risma menyontohkan, dirinya saat sempat menjadi pembicara di forum internasional PBB beberapa waktu lalu.
Dia mengaku tak menyangka sebagai Wali Kota bakal berbicara di depan kepala negara di dunia. Semua itu disebutnya berkat dukungan dari warga Surabaya.
Wali Kota Risma juga menyapa warga via daring dan disiarkan secara serentak di seluruh sosial media (sosmed) resmi Pemkot Surabaya saat merayakan HUT Kota Surabaya ke-727.
Wali Kota Risma juga menyapa warga via daring dan disiarkan secara serentak di seluruh sosial media (sosmed) resmi Pemkot Surabaya saat merayakan HUT Kota Surabaya ke-727. (Surabaya.Tribunnews.com/Yusron Naufal Putra)
Menurut Risma, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa. Selama ada tekad dan semangat, kaum muda Surabaya khususnya, dapat berprestasi hingga tingkat internasional.
"Saya sangat percaya sekali," ungkap Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu.
HJKS ke 727 tak bisa dirayakan dengan menggelar pesta rakyat. Lantaran pandemi Covid-19 rangkaian HJKS di tahun ini harus dirayakan dengan cara berbeda.
Wali Kota Risma mengaku kangen dengan suasana berkumpul dengan warganya. Biasanya, Pemkot Surabaya menggelar berbagai event sebagai rangkaian HJKS saban tahunnya.
"Terus terang yang saya kangeni adalah berkumpul dengan warga," kata Risma saat menyapa warga Surabaya via daring.
Di tahun ini, Pemkot Surabaya menggelarnya secara sederhana. Termasuk Risma, hanya melaksanakan tumpengan bersama jajaran stafnya di Balai Kota.
Di tahun ini, pagelaran HJKS ini juga disebut menjadi tahun terakhir Risma sebagai Wali Kota.
Termasuk seremoni upacara juga tidak diadakan. Risma memanfaatkan teknologi daring untuk berpidato kepada warganya dengan disiarkan secara langsung di seluruh medsos resmi Pemkot.
Memang kondisi pandemi Corona mempengaruhi event besar yang ada di Surabaya. Wabah virus corona juga berimbas pada sejumlah agenda penting Pemkot Surabaya.
Risma mengatakan, jika tidak bertepatan dengan bulan puasa, Pemkot biasanya menggelar makan bersama dengan warga di Balai Kota.
Pesertanya bisa sampai ribuan orang. Semua warga tumpah menyambut gelaran tahunan itu.
Namun Risma tak memungkiri, kondisinya saat ini berbeda, pihaknya juga tengah berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga, perayaan penting tersebut harus dilaksanakan berbeda dan sederhana.
"Beberapa tahun terakhir ini puasa, pas hari jadi. Sehingga kita tidak lakukan itu," ungkap Risma.
2. Khofifah ungkap fakta soal kisruh mobil PCR dialihkan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa buka-bukaan terkait kisruh masalah mobil PCR yang membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah besar.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa blak-blakan menjelaskan, ia menyebutkan bahwa pengoperasionalan mobil laboratorium PCR ke Tulungagung dan juga Sidoarjo berdasarkan kebutuhan dan memang kekurangan perangkat test PCR.
Bahkan jika dibandingkan dengan Kota Surabaya yang memiliki tujuh titik laboratorium, kapasitas tes spesimen di Tulungagung dan Sidoarjo sangat jauh dibandingkan Surabaya.
“Di Tulungagung itu, jangan kaget ya teman-teman, PDP-nya terbesar setelah Surabaya. Dan teman-teman bisa melihat dari data ini PDP yang meninggal di Tulungagung itu sangat tinggi, itu yang menjadi pertimbangan ketika dokter Joni menyetujui permintaan bantuan mobil PCR agar dioperasionalkan di Tulungagung,” kata Khofifah, Minggu (31/5/2020).
Disebutkan Khofifah, di Tulungagung ada sebanyak 175 orang berstatus PDP meninggal dunia. Angka ini menjadi yang tertinggi untuk PDP yang meninggal dunia di Jatim.
Bahkan lebih dari separoh pasien berstatus PDP di Tulungagung yang meninggal tersebut belum mendapatkan tes swab PCR. Alasannya karena keterbatasan perangkat.
“Kami berkoordinasi sangat teknis ke sana. Juga Kapolda berpesan khusus supaya hal-hal seperti ini bisa kita tangani lebih efektif lagi,” kata Khofifah.
Pasalnya, banyak dari pasien PDP di Tulungagung tak sempat di swab PCR namun sudah meninggal dunia. Ini karena di Kabupaten Tulungagung tidak memiliki laboratorium untuk uji spesimen Swab dengan mesin PCR.
Saat ini pun, alat yang ada di rumah sakit rujukan Kabupaten Tulungagung adalah mesin tes cepat molekuler (TCM). Mesin ini adalah mesin yang biasa digunakan untuk tes penyakit TB yang kemudian ditambahkan dengan alat cartridge untuk bisa dijadikan mesin tes Covid-19.
Saat ini posisinya mesin tersebut belum siap dioperasionalkan karena memang alat tambahannya baru datang.
Begitu juga dengan Sidoarjo. Gubernur pertama perempuan Jawa Timur ini menyampaikan bahwa koordinasi intens dengan Pemkab sudah dilakukan sejak pekan kedua bulan Ramadhan.
Pemda Sidoarjo menyampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan percepatan pengujian spesimen agar percepatan penanganan pasien juga bisa segera dilakukan.
Padahal di Sidoarjo tidak ada laboratorium yang tersedia dan memiliki mesin PCR sebagai perangkat uji paling akurat untuk menguji spesimen pendiagnosa virus SARS-CoV-2.
Sama halnya dengan di Tulungagung, di Sidoarjo juga hanya mengandalkan mesin TCM. Yang sayangnya kapasitas tes nya hanya 16 spesimen per hari.
“Permintaan dari Sidoarjo sudah lama kami terima bahkan saat minggu kedua Ramadan kita rapat di pendopo tengah malam.
Kepala RSUD Sidoarjo menyampaikan bahawa mereka membutuhkan adanya percepatan PCR test, karena di Sidoarjo per hari ini, ada 632 kasus orang terkonfirmasi positif Covid-19.
Dan kondisi seperti ini di sana tanpa ada support untuk PCR test.
"Kalau hanya 16 spesimen per hari dibandingkan 632 yang kasus positif Covid-19, maka sangat jauh dibandingkan harapan untuk percepatan,” urai Khofifah.
Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi pertimbangan tim Gugus Tugas Jatim menyetujui permintaan Kabupaten Sidoarjo agar mobil PCR test bantuan BNPB dimampirkan ke Sidoarjo untuk mengatasi antrian tes PCR para pasien.
Tak henti di sana, Gubernur Khofifah lalu mengajak untuk melihat ketersediaan dan kapasitas laboratorium yang memiliki mesin PCR di Surabaya. Total ada tujuh laboratorium di Surabaya yang bisa melakukan tes PCR dengan kapasitas yang besar.
Ada RSUD dr Soetomo, RSUA (ITD), BBLK, BBTLK, RS Premier, National Hospital, dan RS PHC. Total kapasitas tujuh titik lab uji PCR ini mencapai 1.564 tes spesimen dalam sehari.
“Jadi sebetulnya ada 7 laboratorium yang bisa digunakan untuk tes PCR di Surabaya. Kalau ini dimaksimalkan akan menjadi percepatan untuk uji spesimen,” kata Khofifah.
3. Fraksi PKB DPRD Jatim Dukung Pemprov Kirim Mobil PCR ke Tulungagung
Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Tulungagung. Mengingat jumlah pasien covid-19 di kawasan tersebut masih cukup tinggi.
Informasi ini diterima langsung oleh sejumlah pimpinan Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur saat mengunjungi Tulungagung, Minggu (31/5/2020).
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah memimpin langsung kunjungan tersebut.
"Kami ingin mengetahui kondisi daerah secara langsung dalam menangani pasien covid 19," kata Anik ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (31/5/2020).
Dalam kunjungan tersebut, Anik didampingi Wakil Ketua Komisi E yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang juga Ketua DPC PKB Tulungagung, Adib Makarim.
Mereka berkunjung ke Rusunawa UIN Tulungagung, tempat isolasi pasien Covid-19.
Di tempat ini, ada 38 pasien yang diisolasi, 25 di antaranya positif berdasarkan hasil swab.
"Mayoritas adalah OTG (Orang Tanpa Gejala)," kata Anik menjelaskan.
Berdasarkan data, saat ini jumlah pasien positif Covid-19 di Tulungagung mencapai 64 orang.
Sementara, untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 592 orang, dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) sejumlah 1.207 orang.
Tren kenaikan di Tulungagung pun dinilai cukup tinggi. "Tren kenaikan inilah yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi maupun Tulungagung," kata Anik.
Ia juga menerima sejumlah keluhan masyarakat di kawasan ini. Di antaranya, keterbatasan alat PCR test.
Menurutnya, RSUD Tulungagung sudah membeli alat untuk PCR test. Namun, belum bisa digunakan karena legalitasnya belum turun.
"Inilah yang akan kami tindaklanjuti kepada Gugus Tugas Jatim untuk membantu mempercepat turunnya izin dr pusat," katanya.
Sebagai solusi lain, Anik juga mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengirimkan mobil PCR sembari menunggu turunnya izin. "Kami berharap mobil ambulans PCR milik pemprov Jatim dapat didatangkan kembali untuk penanganan yang lebih efektif," kata Anik.
Percepatan pemeriksaan kesehatan masyarakat akan sekaligus mempermudah pemetaan daerah potensi covid-19.
"Dengan memperbanyak PCR test, bisa segera tracking dan apabila ditemukan pasien yang positif bisa segera diisolasi," katanya.
Anik menerangkan bahwa kebijakan Pemrov dengan mengirim Mobil PCR merupakan hal tepat.
"Tulungagung belum memiliki lab PCR tetap sehingga kemarin sempat didatangkan Pemrov," katanya.
Kebijakan Pemrov tersebut sempat memantik kemarahan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menyebut mobil PCR seharusnya diprioritaskan di Surabaya.
Menurut Risma, kendaraan bantuan dari pemerintah pusat tersebut memang diberikan untuk Surabaya.
"Karena ramai di media, akhirnya mobil PCR dibawa lagi ke Surabaya. Padahal, Surabaya kan sudah memiliki 6 lab PCR tetap ditambah 2 mobil PCR dari BIN," kata Anik.
Anik mengutip penjelasan pemerintah, kendaraan tersebut diberikan kepada Pemrov Jawa Timur.
"Mengingat ambulans PCR test itu milik jatim, maka 38 kab/kota mempunyai hak yang sama baik Surabaya maupun daerah lainnya," katanya.
"Karenanya, kami berharap mobil ini diprioritaskan untuk daerah yang kurva positifnya naik terus. Namun, tidak mempunyai lab tetap, seperti Tulungagung," tegasnya.
Selain alat tes kesehatan, Anik juga menilai perlunya psikolog ke daerah ini. Mengingat, para pasien mengalami kejenuhan.
"Agar stamina dan psikologis tidak memburuk akibat stres, maka psikiater RSUD ataupun pemerintah kabupaten harus turun," kata perempuan yang juga Ketua Perempuan Bangsa ini.
Pemerintah sebaiknya juga menyiapkan fasilitas hiburan seperti televisi untuk mengurangi kejenuhan.
"Untuk yang terkahir, Alhamdulillah, rekomendasi kami langsung direspon oleh Pak Adib untuk segera di tindaklanjuti," katanya.
Selain itu, pemerintah melalui Gugus Tugas bersama DPRD baik provinsi maupun kab/kota harus memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Sehingga, ketika pasien dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah seharusnya diterima dengan baik.
"Kami masih menjumpai penolakan masyarakat karena takut tertular. Di sinilah pentingnya edukasi," pungkasnya. (Red)
Sumber SURYA.co.id