KOTA BEKASI, sinarberitanews.com -- Menyikapi penerimaan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) baru di Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kota Bekasi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak mengaku, kaget dengan informasi tersebut.
Pasalnya, kata politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut, penerimaan TKK baru di tengah kondisi Pemkot Bekasi yang sedang ada persoalan kasus korupsi seperti saat merekrut TKK, dinilai kurang tepat.
"Saya baru tau itu informasinya, itu penerimaannya Januari ya, jadi baru ya. Kan kondisi Pemkot Bekasi sedang bermasalah di KPK, dan ini belum tepat lah waktunya,"tutur pria yang akrab disapa bang Zek ini. Kamis (3/2/2022).
Dirinya sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi akan memanggil dinas terkait untuk dimintai keterangan soal rekrutmen TKK tersebut.
"Kita Komisi 1 akan panggil itu dinas terkait,"janjinya.Seperti diberitakan Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) memasukan 33 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) baru di dinas tersebut.
Plt Kepala Dinas Parbud Deded saat ditemui membenarkan hal tersebut. Dirinya beralasan kebutuhan pegawai di dinas yang dipimpinnya sangat mendesak dan untuk merekrut ASN tidak memungkinkan. Sebab itu dirinya meminta Badan Kepegawain, Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi untuk membuka peluang masuknya TKK baru di dinasnya.
"Iya sudah masuk bulan Januari. Kita usulkan ke BKPPD permohonan sebanyak kira-kira 33 orang,"ucap Deded. Kamis (3/2/2022).
"Kita (Disparbud) kan kekurangan pegawai, masa kantor berenti kalau kurang tenaga. Makanya kami usulkan itu,"sambungnya.
Saat ditanya soal rekrutmen TKK tersebut bisa masuk, apakah ada rekomendasi orang-orang tertentu, seperti yang sering diberitakan media. Dede malah menjawab persoalan rekrutmen TKK kan sama semua seperti di tempat lain .
"Iya kalau soal rekrutmen TKK itu, kan sama juga boleh ditanya di tempat (lembaga pemerintah) lain deh,"tandasnya. (Red)