KOTA BEKASI, sinarberitanews.com -- Kontroversi kebijakan Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto menghentikan program LKM (Layanan Kesehatan Masyarakat) masih menuai kritikan dari publik di Kota Bekasi.
Kali ini kritikan pedas dilontarkan oleh Ketua DPC PPP Kota Bekasi H.Sholihin. Menurut dia, Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto membuktikan dirinya tidak cakap mengelola pemerintahan daerah dengan dianulirnya surat nya oleh rilis Dinas Kesehatan.
"Saya perhatikan dari kemarin kebijakan beliau itu bukti ketidakcakapan dalam mengelola daerah. LKM itu sudah dianggarkan di tahun 2022 sebesar Rp60 miliar loh. Ini merupakan program yang sudah disahkan DPRD. Jadi jangan dihentikan seenaknya saja,"ucap pria yang juga anggota DPRD Kota Bekasi ini. Jumat (25/3/2022).
Pertama, kata dia, Plt Walikota tidak cakap dalam memanage daerah, dan ini sikap ambigue dari seorang kepala daerah. Kedua, sambung nya, LKM itu sudah dianggarkan dan disahkan oleh DPRD untuk tahun 2022.
Ketiga, lanjut dia, kalau tidak sanggup jadi Plt Walikota disarankan mundur saja. "Saya lebih sepakat dengan Kadinkes yang memfokuskan LKM ke rumah sakit milik pemerintah daerah. Dengan begitu keuangannya kan balik kembali ke kas daerah melalui RSUD," tutur politisi yang akrab disapa Gus Shol ini.(red).