Soal Keppres 01/03/1949 Mahfud Md 'Jawab' Tantangan Debat dari Fadli Zon

Soal Keppres 01/03/1949 Mahfud Md 'Jawab' Tantangan Debat dari Fadli Zon

06/03/2022, Maret 06, 2022


JAKARTA, sinarberitanewa.com -- Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon untuk berdiskusi atau berdebat terkait peran presiden ke-2 RI Soeharto dalam peristiwa serangan umum (SU) 1 Maret 1949. Fadli juga mengajak sejarawan yang ikut andil dalam merumuskan Keppres tentang serangan 1 Maret 1949.


Mahfud malah mempersilahkan Fadli untuk mengajak langsung sejarawan dimaksud. Menurutnya, Fadli juga bisa langsung mengajak Gubernur DI Yogyakarta untuk ikut berdebat.


"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY," tulis Mahfud via akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (4/3/2022).


Mahfud mengungkapkan, bahwa sejumlah pihak telah berdiskusi tentang serangan umum 1 Maret 1949. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut diskusi tersebut sudah dilakukan sejak 2018.


"Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi panitia debat," sambung Mahfud.


Adapun sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimaksud sebagai anggota tim naskah akademik ialah Sri Margana.


Maukah Sri Margana Debat? Sri Margana sempat mengungkapkan, pandangannya soal polemik Keppres 1 Maret 1949 dan sedikit isi dari naskah akademiknya. Dia menilai langkah pemerintah dan Mahfud Md dalam memberi penjelasan soal tidak adanya nama Soeharto dalam Keppres dimaksud sudah tepat.


Margana mengungkapkan, bahwa nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Keppres serangan umum 1 Maret itu. Dia menegaskan Keppres disusun dengan bahasa administratif dan bukanlah historiografi.


"Keppres bukanlah historiografi. Keppres disusun dalam bahasa administratif, ringkas, namun, representatif. Fungsinya lebih sebagai keputusan penetapan 'Hari Penegakan Kedaulatan Negara' sebagai event nasional untuk membangun nasionalisme dan semangat mengisi kemerdekaan dan bukan legitimasi historiografi," tuturnya, Kamis (3/3/22).


Media detikcom sudah menghubungi Sri Margana terkait ajakan Fadli Zon berdebat soal serangan umum 1 Maret. Margana merespons, tapi enggan menanggapi.


Fadli Zon Tantang Debat. Sebelumnya, Fadli Zon menyerukan tantangan debat ke Mahfud Md. Fadli menantang Mahfud untuk berdebat dan adu fakta soal serangan umum 1 Maret 1949.


"Pak @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" kata Fadli Zon lewat cuitan akun @fadlizon yang dibagikan kepada wartawan. "Kebetulan Doktor saya bidang sejarah dari @univ_indonesia," imbuh Fadli.


Politikus Gerindra ini juga mengatakan, dirinya persis meneliti berkaitan dengan persoalan Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut. Dia mengatakan saat itu Jenderal Sudirman enggan bertemu Sukarno dan Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949 sebelum dibujuk Soeharto.


"Saya juga meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara-gara konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jenderal Sudirman-pun mulanya 'enggan' bertemu Soekarno-Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu," ujarnya. (Red)

TerPopuler