KOTA BEKASI, sinarberitanews.com - Pengelolaan Asrama Haji Kota Bekasi (AHB) yang seharusnya dikelola dengan baik sesuai dengan norma hukum Islam, karena Asrama Haji sebagai tempat Embarkasi Haji (Tamu Alloh-red) yang akan menjalankan Rukun Islam. Namun faktanya berbeda, begitu buruknya pengelolaan AHB.Setelah media mewawancarai dari sumber internal yang tidak mau disebut namanya didapat banyak perilaku yang negatif dari seorang pejabat ASN berinisial AS, selaku pengelola AHB antara lain yaitu :
Tidak profesional dalam mengelola Embarkasi Haji Bekasi.
1. Pengangkatan dalam jabatan Ka UPT yang tidak sesuai dengan DUK.
2. Temuan BPK adanya mark up proyek pengaspalan emplasemen asrama haji.
3. Perselingkuhan dengan wanita yang sudah bersuami.
4. “Raport buruk tersebut diatas tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat yang mengelola asrama haji, apalagi yang menyangkut masalah moral” ungkap sumber.
Lebih parahnya, menurut sumber staf UPT AHB, AS juga tidak memberikan izin cuti hamil kepada staf upt sehingga bayi dalam kandungan staf upt tersebut meninggal dunia.
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Bekasi Drs H. Achmad Zulnaini, SH, MSi menyampaikan kepada media, saya sebagai aktivis organisasi dan penggiat anti korupsi Kota Bekasi merasa prihatin atas perilaku Kepala UPT AHB berinisial “AS” yang diduga tidak profesional dalam pekerjaan dan mempunyai moral yang buruk. Jika berita tersebut benar,” tuturnya.
“Haji adalah Ibadah yang sakral. Kalau pengelolanya amoral, berarti yang bersangkutan sudah mengkhianati Rukun Islam, dan pada akhirnya tentu saja pengkhianatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucap Achmad Zul.
“Ini akan menimbulkan citra buruk bagi Umat Islam pada umumnya dan warga Bekasi pada khususnya. Saya sebagai warga Bekasi mencela keras perbuatan Amoral pejabat ini,” ungkap ketua IPHI Kota Bekasi.
Lebih lanjut Achmad Zulnaini mengatakan, soal penolakan perhelatan Syiar Islam seperti MQK Jabar, dan memperbolehkan Ormas Islam lain memakai Asrama Haji untuk kegiatan, juga menunjukan yang bersangkutan tidak profesional, dan tidak bisa menjaga hubungan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah (Pemda).
Apalagi akibat kegiatan Ormas Islam tersebut sampai menimbulkan kerusakan fasilitas Asrama Haji. Dan kerusakan ini harus dipertanggungjawabkan pengelola secara pribadi.” pungkasnya
“Pengangkatan AS sebagai Ka UPT AHB juga kontroversial. Jabatan UPT adalah eselon 3b dengan pangkat minimal Penata Tingkat 1/IIId. Sedangkan AS masih Golongan Ruang IIIc/Penata. Apalagi informasi yang saya dapat AS membawahi Kasubagnya yang berpangkat IVa/Pembina dan pernah menjadi Plt UPT pada waktu pejabat lama pensiun,” beber Achmad Zul
“Dugaan adanya rekayasa dalam pengangkatan AS sebagai Ka UPT memang masuk akal. Bisa saja Dirjen PHU yang kebetulan pejabat baru diarahkan untuk melantik AS tanpa mengetahui ada permasalahan di situ,” tegasnya.
Saya heran, dengan perilaku yang bersangkutan sebagai pejabat, apakah waktu yang bersangkutan dilantik tidak menandatangani fakta integritas? Dan apakah pengawasan melekat (Waskat) di jajaran Kemenag tidak ada atau kalaupun ada tapi tidak berjalan,” tutupnya. (Red)