JAKARTA, sinarberitanews.com – Raja Oloan Rambe selaku Kordinator Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia mengapresiasi komitmen dan ketegasan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiaonal (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang bergerak cepat untuk memberantas mafia tanah dan tidak segan untuk memecat serta memproses hukum oknum pejabat BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Pemuda & Mahasiswa Nusantara (GPM NUS)
“Berdasarkan kajian kami dalam sejumlah praktik kejahatan mafia tanah modus operandinya cukup beragam mulai dari melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak, merekayasa perkara hingga memalsukan kuasa pengurusan hak atas tanah” kata Raja Oloan, dam diskusi bertajuk ‘Pemberantasan Mafia Tanah & Arah Kebijakan Reforma Agraria dalam Pandangan Mahasiswa’ Selasa (4/10/2022), di Jakarta Timur.
Apresiasi juga disampaikan oleh Andika Luis selaku Kordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia, ia berpandangan sosok Hadi Tjahjanto sosok yang loyal terhadap Presiden Jokowi sehingga tentunya Mantan Panglima TNI itu akan bekerja semaksimal mungkin menjalankan arahan Presiden Jokowi.
“Kita semua tahu memberantas praktik mafia tanah ini bukan pekerjaan mudah tapi kita lihat sejak ditunjuk pada bulan juni lalu hingga masuk 100 hari kepemimpinan Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN sudah cukup banyak gebrakan yang dilakukan mulai dari membuka hotline pengaduan hingga penguatan tugas – tugas yang berkaitan dengan pemberantasan praktif mafia tanah”, ucap Andika Luis.
Selanjutnya Chrismon Wifandy selaku Kordinator GPM NUS juga mengapresiasi sejumlah inovasi pelayanan yang diluncurkan oleh Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto yang menunjukan keseriusan dalam membenahi aspek pertanahan di Indonesia.
“Dalam catatan saya ada sejumlah inovasi yang diluncurkan Pak Hadi dalam 100 hari kinerja beliau sebagai menteri seperti program PELATARAN yang dimana di akhir pekan tetap ada pelayanan tanah serta menggandeng Kemenpan RB dan Telkom dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, hal ini juga saya lihat bentuk keseriusan Pak Menteri agar Kementerian ATR/BPN terbuka dan responsif terhadap masukan dan kritik publik,” jelas Chrismon. (Redaksi)