KOTA BEKASI,Sinarberitanews.com- Kegiatan sosialisasi yg di hadiri komisi V DPRD jawa Barat bapak Dr. H. Abdul Haris Bobihoe M.Si Dan bapak Eko Setyo Pramono, SE Ketua Dpc partai gerindra kota bekasi dan bapak Muhammad Abdullah Ketua RW:01 yg berlokasi di jl.swadaya ll no.73 rt:002/001 Mustikasari, mustikajaya kota bekasi Jumat (04-08-2024).
Ucap bapak Dr. H. Abdul Haris Bobihoe M.Si Toleransi daripada penganggaran inilah yang mudah-mudahan sudah berlangsung sampai saat ini jadi sangat membantu daerah Kemudian Apa upaya kita adalah pertama mengembangkan badan usaha milik daerah yang kita punya karena kita buat BUMD itu dalam perusahaan yang harus dicari Untung ada supaya deviden dimasukkan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.
yang kedua adalah kita mengembangkan pariwisata yang ada di daerah Jawa Barat sedang kita lakukan persoalan yang utama pariwisata kita banyak tapi destinasinya susah harus lewat Jakarta dan luar negeri dapat Jakarta Cengkareng baru ke Bandung Kalau anda sekarang kita sudah punya Bandara Internasional Kertajati Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sesudah bisa langsung.
Pajak yang terbesar adalah dari PKB pajak kendaraan bermotor Alhamdulillah dari data yang ada masyarakat kota Bekasi termasuk yang taat pajak PKB pajak kendaraan bermotor dan terbesar di Jawa Barat Terima kasih
buat teman-teman yang punya mobil anggaran pendapatan belanja daerah kita sebagai PHD penghasilan pendapatan asli daerah dengan demikian maka kita akan terus bersama Bapak kita tingkatkan pendapatan bahkan kita akan terus bisa membangun adalah tentunya kerjasama dengan 3 tahun membangun kemudian kira-kira dalam waktu 30 tahun masyarakat kepada pemerintah bahwa Pendapatan asli daerah kita semakin bertambah maka kemudian kita akan bangun Jawa Barat membangun kota Bekasi tentunya nanti kepada pemimpin yang ada di daerah Insya Allah Pilpres 2024 Februari pilih legislatif memilih Presiden dan pada bulan November pemilihan walikota.
seseorang pemimpin kebijakan merasakan menentukan dalam pembangunan jadi kalau kita jadi pemimpin enggak bisa itu PLN yang jelas monopoli oleh Presiden gubernur bupati Walikota tetapi juga dibantu oleh legislatif DPR juga harus kuat.
minimal gerinda sudah punya cukup banyak kader kader misalnya Nantinya di provinsi juga demikian kota bekasi juga coba kita bayangkan walikotanya Ketua DPC partai Gerindra ketua dpr-nya Gerindra salah satu Jalan program kalau walikotanya Gerindra yang menguasai paralemen.
Jakarta itu tidak setuju karena enggak bisa sejalan jadi harus satu garis presidennya DPR RI-nya sebagai pembuat undang-undang untuk zakat atau presiden Saya mau buat ini kata DPR kalau tidak setuju kami tidak setuju tapi karena sejalan Maka insya Allah akan dilanjutkan satu visi Satu Misi.
Nah itu insyaAllah kita akan memimpin partai gerindra pada tahun 2024 berpesan jadi ke depannya dalam pembelajaran ini saya sampaikan juga bahwasanya ada dua aturan yang harus diikuti.ujarnya (Dito)