KOTA BEKASI,sinarberitanews.com-PJ walikota Bekasi kota saat ini sedang menunggangi kebodohan dan kepatuhan komunal, untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan dikota Bekasi Sekarang ini, memimpin atau sekedar menjadi bagian dari suatu komunitas religius merupakan kebutuhan politis elit untuk mencapai status-status publik semakin menjauhkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia
Mulyadi mempersilahkan PJ walikota Bekasi aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kota Bekasi , dipersilahkan mundur jika ingin terjun ke politik.
PJ walikota Bekasi ,ASN dan jajaran BUMD Kota Bekasi kata dia, memang diminta untuk menjaga netralitas dalam kontestasi politik, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mulyadi mengatakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di mana, ASN dan Jajaran BUMD dilarang untuk ambil bagian pada politik praktis, karenanya siapapun yang telah terlanjur terlibat, dia meminta untuk segera menarik diri dari aktivitas politik praktis atau meninggalkan jabatannya.
“Sudah ada ketentuan di perundang-perundangan bahwa kita harus netral. Baik PJ walikota Bekasi,ASN maupun jajaran BUMD, kalau ini kan tidak justru Pj walikota Bekasi memberikan warning dalam bentuk Apresiasi terhadap pelanggaran dilakukan oleh ASN serta jajaran di BUMD, di pertontonkannya Sirkus dalam pelanggaran tersebut secara terbuka kepada masyarakat dalam menyambut Pemilu dan Pilkada 2024 ujarnya.
Diketahui, netralitas ASN tersebut tepatnya harus dijaga di media sosial sepanjang tahapan pemilu, diatur dalam Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Mulyadi menyampaikan “Pj. Walikota Bekasi menggelar apel Pakta integritas netralitas di PDAM Tirta Patriot yang akan di laksanakan Rabu 8 Nopember 2023 saya menilai acara tersebut adalah panggungnya PJ walikota Bekasi untuk berbohong kembali dalam acara sosialisasi Netralitas Menjelang Pemilu.
Karena kita tau itu PDAM Tirta Patriot kota Bekasi tidak steril disana lumbungnya partai politik menduduki jabatan di BUMD PDAM Tirta Patriot dari Karyawan perumda Patriot baik Direksi ,Badan Pengawas, Tenaga Ahli serta humas nyaris di isi oleh anggota partai politik
1. Muhammad Jesada Tenaga Ahli Bidang Manajemen PDI P
2. Mifta Setia Sekretariat Tenaga Ahli PDI P
3. Hasyim Adnan Sekretariat Tenaga Ahli PPP
4. Yeksa Sarkeh Chandra Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi Partai Golkar
5. H. Rasdi Sekretariat Tenaga Ahli P Golkar
6. Sugeng Wijaya Tenaga Ahli Bidang Teknis Lingkungan P Golkar
7. Andy Rahmatullah Sekretariat Tenaga Ahli PDI P
8.Leonardo Manulang Staf Pelaksana Bagian Sekretaris Perusahaan , Partai Gerindra
Mulyadi mengatakan sudah jelas ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD tidak boleh di isi oleh pengurus partai politik Jadi ada aturannya. Terlepas warna politiknya apapun dia harus mundur dari partai. Karena pegawai tidak boleh berpolitik praktis.kita perlu pemerintah untuk segera mendorong agar mengevaluasi jajaran PDAM Tirta Patriot.
Mulyadi juga menyampaikan The rule of law atau disebut rechtsstaat, adanya ciri pembatasan kekuasaan kota Bekasi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah kota Bekasi jangan mempertontonkan sirkus pembodohan terhadap masyarakat kota bekasi.(Dito)