KOTA BEKASI,sinarberitanews.com(adv)- Pernyataan Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad yang meminta semua instansi berkomitmen terhadap pelaksanaan PPDB (penerimaan peserta didik baru).
Termasuk statemen Raden Gani Muhamad yang menjamin tidak ada titip-titipan siswa. Hal tersebut disambut positif oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung dengan beberapa ketentuan.
Menurut politisi asal Partai Gerindra tersebut memang seharusnya tidak ada titipan dalam penerimaan siswa baru. Pasalnya setiap anak bangsa memiliki hak pendidikan yang layak.
"Dan itu tanggung jawab pemerintah. Serta harus bisa dipastikan selama proses PPDB nya dilakukan dengan transparan,"ujarnya
Yang kedua, kata dia, pastikan tidak ada pergeseran titik ordinat. Jalur prestasi syarat minimal jalur aspirasi.
"Disdik harus berani terbuka. Jadi Pemkot Bekasi melalui Disdik bisa memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh calon-calon siswa baru. Intinya bagaimana anak-anak di Kota Bekasi mendapatkan sekolah yang mereka inginkan,"tuturnya.
Pria yang akrab disapa IHT ini mengingatkan masyarakat jangan sampai ada yang ketinggalan informasi mengenai PPDB.
"Paradigma masyarakat di Kota Bekasi yang mayoritas ingin putera puteri nya sekolah di sekolah negeri. Ini yang harus disikapi pemerintah. Bagaimana caranya supaya mereka bisa diterima,"ucap IHT.
IHT minta proses PPDB diawasi oleh semua staekholder seperti DPRD Kota Bekasi, jurnalis di Kota Bekasi, LSM, Ormas. Bahkan seluruh lapisan masyarakat harus ikut mengawasi proses PPDB agar berjalan maksimal.
"Dan seluruh siswa yang ikut PPDB bisa merasakan keadilan seperti termasuk dalam UUD 45 yang menyatakan seluruh anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan, dan itu adalah tugas negara,"pungkasnya.(adv)