Pesawaran,sinarberitanews.com– Di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut sedang tidak sehat, Pemerintah Kabupaten Pesawaran justru membuat langkah kontroversial.
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran diketahui membeli empat unit smartphone iPhone 15 menggunakan dana APBD tahun anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp139 juta.
Langkah itu langsung menuai kritik tajam dari Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP). Ketua AMP, Safrudin Tanjung, menilai pengadaan perangkat mewah tersebut sangat tidak etis dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Ini kan nggak benar. Lagi defisit anggaran, tapi malah beli barang mahal yang manfaatnya minim. Lebih baik uangnya dipakai untuk kepentingan rakyat,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Menurut Tanjung, saat ini masih banyak persoalan mendasar yang belum ditangani pemerintah, mulai dari layanan BPJS yang diblokir, pembangunan yang minim, hingga insentif guru honorer yang belum juga dicairkan.
“Di saat janji-janji belum ditepati, kok justru muncul pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. Ini jelas menyakitkan bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Tanjung juga mempertanyakan kejelasan anggaran pembelian yang ia nilai terlalu tinggi. Harga pasaran iPhone 15 saat ini disebutnya berkisar di angka Rp22.549.000 per unit, sehingga nilai total untuk empat unit semestinya tidak mencapai Rp139 juta.
“Kalau kita lihat, ada indikasi mark-up. Harga pasaran jelas lebih murah,” katanya.
Informasi yang diterima AMP, lanjut Tanjung, menyebutkan bahwa perangkat tersebut akan digunakan oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah.
“Informasinya, itu buat petinggi-petinggi di sekretariat. Luar biasa tega. Masa, ponsel mewah dibelikan pakai uang rakyat?” sesalnya.
Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemkab Pesawaran, Djuanda, belum membuahkan hasil. Menurut staf kantor, pejabat tersebut telah dipindahkan ke Kabupaten Lampung Selatan.
“Mau ketemu siapa? Pak Kabag sudah tidak bertugas di sini. Beliau sudah pindah ke Lampung Selatan,” ujar salah satu staf.
Pembelian iPhone di tengah defisit ini menjadi potret buruk tata kelola anggaran daerah. Ketika rakyat masih menanti janji ditepati, pemerintah justru sibuk memoles gengsi.
Pertanyaannya kini bukan sekadar soal mahal atau tidaknya sebuah ponsel, tetapi sejauh mana nurani para pejabat masih terhubung dengan denyut nadi warganya sendiri. (D.Yrz)